Penadah Material Galian C Ilegal Di Pasaman Dapat Dipidana

Pasaman, - GN-PK Pasaman (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi), Surya Darma mengatakan, pembelian meterial tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

”Hal ini kami akan menyurati Polres Pasaman, Polda Sumbar dan Walhi Sumatera Barat untuk penindakan aktivitas galian C ilegal, " tegas Surya Darma.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Menurut Surya Darma, membeli material tambang ilegal itu sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah. Hal tersebut diungkapkan Surya, menanggapi adanya aktivitas penambangan Galian C diduga ilegal di Muaro Tambangan, Nagari Panti Selatan, kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

"Tidak hanya pelaku galian C (tanpa izin resmi-red) yang bisa dipidana, tapi juga para penadah yang membeli hasil galian C ini. Karna apa, galian C inikan ilegal, otomatis barang yang dihasilkan juga ilegal. Sesuai dengan pasal 480 KUHP, barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan itu dapat dipidana. Nah itulah katagori dari penadah, " kata Surya Darma, Minggu (26/06/2022).

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Kata Surya, jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan galian C ilegal, maka kontraktornya dapat dipidana. Ia menerangkan, perorangan ataupun perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah haruslah menggunakan material tambang galian C yang legal atau memiliki izin resmi.

"Mengacu pada pasal 480 KUHP, ancaman hukuman bagi penadah itu bisa 4 tahun kurungan penjara, " terangnya.

Baca juga: Total 16 Terduga Teroris Diamankan Densus 88 di Sumatera Barat

Surya menerangkan, penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"Pada pasal 158 pada UU nomor 3 tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar, " tegas Surya.

Baca juga: Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

Surya menjelaskan, pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tetang Minerba itu bisa menjerat pelaku penambangan tanpa izin resmi oleh badan usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan.

"Sepanjang aktivitas penambangan itu tidak memiliki izin resmi, maka itu ilegal, " pungkasnya.

Baca juga: Jam Pidsus Periksa 1 Saksi Terkait Tipikor Perum Perindo 2016-2019

Selanjutnya kata Surya, kepada instansi yang berwenang dan atau APH (Aparat Penegak Hukum) agar menindaklanjuti aktivitas penambangan galian C tanpa surat izin resmi.

”Penindakan terhadap penambang nakal harus tegas, tuntas. Sehingga ada efek jera, ” pungkasnya.